Bantuan Hukum Pro Bono & Pembelaan HAM DIY
Hotline: 0813-2870-9911 |
Wilayah Yogyakarta
Pendampingan Hukum Masyarakat oleh PBHI Wilayah Yogyakarta
Perhimpunan Bantuan Hukum & HAM Indonesia — DIY

Menegakkan Keadilan, Membela Hak Asasi Manusia di Yogyakarta

PBHI Wilayah Yogyakarta hadir sebagai garda depan pembelaan hak asasi manusia, memberikan layanan bantuan hukum struktural dan pro bono (cuma-cuma) bagi warga miskin, kelompok rentan, serta korban ketidakadilan di Daerah Istimewa Yogyakarta.

Buat Pengaduan Kasus Pelajari Layanan Kami
100% Bebas Biaya bagi Kelompok Rentan
Identitas Pelapor Dijamin Rahasia
Pendampingan Litigasi & Non-Litigasi
340+
Kasus & Advokasi Didampingi
1.250+
Layanan Konsultasi Hukum
45+
Komunitas & Desa Diberdayakan
60+
Jaringan Advokat & Paralegal
Pilar Layanan & Advokasi

Layanan Bantuan Hukum & Pembelaan HAM di Yogyakarta

Kami mendampingi masyarakat pencari keadilan tanpa memandang latar belakang suku, agama, ras, maupun status sosial-ekonomi. Fokus kami adalah pemulihan hak korban dan perubahan kebijakan yang berkeadilan.

Layanan Bantuan Hukum (Litigasi & Non-Litigasi)

Pendampingan hukum gratis (pro bono) di dalam maupun di luar pengadilan untuk perkara pidana, perdata, konflik agraria/pertanahan, dan perburuhan di wilayah DIY.

  • Pendampingan Kepolisian & Pengadilan
  • Mediasi, Somasi & Negosiasi Hukum

Advokasi & Kampanye Hak Asasi Manusia

Investigasi atas dugaan pelanggaran HAM, perlindungan kebebasan berpendapat, hak minoritas, serta penggalangan solidaritas masyarakat sipil di Yogyakarta.

  • Pemantauan Kebebasan Sipil & Ekspresi
  • Perlindungan Pembela HAM (HRD)

Konsultasi & Pendidikan Hukum Masyarakat

Penyelenggaraan Sekolah HAM, pelatihan paralegal komunitas, penyuluhan hukum kritis di kampung-kampung, serta kolaborasi edukasi bersama perguruan tinggi.

  • Pelatihan Paralegal Komunitas & Desa
  • Konsultasi Hukum Tatap Muka & Daring

Riset & Pemantauan Kebijakan Publik

Kajian kritis peraturan daerah (Perda), penyusunan kertas kebijakan (policy brief), audiensi parlemen/DPRD, serta rilis Catatan Akhir Tahun (Catahu) HAM DIY.

  • Advokasi Regulasi & Kebijakan Daerah
  • Dokumentasi & Laporan Situasi HAM

Dokumen Pendukung Pengaduan

Siapkan KTP/Identitas, kronologi tertulis singkat, bukti pendukung (jika ada), dan SKTM/Keterangan tidak mampu untuk layanan litigasi gratis.

Tentang Organisasi

Mengenal PBHI Wilayah Daerah Istimewa Yogyakarta

Perhimpunan Bantuan Hukum dan Hak Asasi Manusia Indonesia (PBHI) merupakan organisasi masyarakat sipil berbasis keanggotaan individual yang didirikan pada 5 November 1996. Di tingkat daerah, PBHI Wilayah Yogyakarta bekerja secara aktif memajukan nilai-nilai demokrasi, negara hukum, dan penghormatan terhadap Hak Asasi Manusia.

Simbol burung merpati putih yang menembus jeruji besi biru pada logo PBHI melambangkan komitmen kami untuk membebaskan warga negara dari belenggu penindasan struktural, kriminalisasi, dan diskriminasi hukum melalui cara-cara yang damai, konstitusional, dan bermartabat.

Visi Kami

Terwujudnya tatanan masyarakat yang adil, demokratis, dan menjunjung tinggi martabat serta Hak Asasi Manusia tanpa diskriminasi di Yogyakarta dan Indonesia.

Mandat Utama

Memberikan bantuan hukum struktural, memperkuat kapasitas hukum rakyat, dan mengawal kebijakan publik di tingkat lokal maupun nasional.

Prinsip Kerja Pembelaan PBHI DIY

1

Non-Diskriminasi & Inklusif

Membela setiap korban pelanggaran HAM tanpa membedakan agama, keyakinan, etnis, gender, maupun pandangan politik.

2

Independensi & Integritas

Bebas dari intervensi kekuasaan politik maupun kepentingan korporasi dalam menjalankan advokasi masyarakat.

3

Bantuan Hukum Struktural

Tidak sekadar menyelesaikan kasus per kasus, tetapi memberdayakan warga agar memahami dan mampu memperjuangkan hak konstitusionalnya.

4

Akuntabilitas Publik & Pro Bono

Seluruh layanan bantuan hukum kepada masyarakat miskin dan korban pelanggaran HAM diberikan tanpa memungut biaya jasa advokat.

Prosedur Standar Pelayanan

Alur Pengaduan & Permohonan Bantuan Hukum

Empat tahapan transparan dan terukur bagi masyarakat Yogyakarta untuk memperoleh layanan pendampingan hukum dari PBHI Wilayah DIY.

01 Tahap Awal

Pengajuan Aduan & Kronologi

Pelapor mengisi formulir pengaduan online di website ini, menghubungi Hotline WhatsApp, atau datang langsung ke Kantor PBHI Wilayah Yogyakarta.

Bukti Registrasi Aduan
02 Klarifikasi

Verifikasi Dokumen & Wawancara

Tim Pengabdi Bantuan Hukum melakukan wawancara mendalam dengan pelapor/korban serta memeriksa kelengkapan dokumen dan alat bukti awal.

Berita Acara Wawancara
03 Gelar Kasus

Analisis Hukum & Indikator HAM

Dewan kasus PBHI DIY membedah konstruksi hukum, dimensi pelanggaran HAM, serta merumuskan strategi penanganan terbaik bersama pelapor.

Rekomendasi Penanganan
04 Tindak Lanjut

Pendampingan & Advokasi Penuh

Penandatanganan Surat Kuasa (untuk litigasi) atau pelaksanaan langkah advokasi non-litigasi, mediasi, dan kampanye publik hingga pemulihan hak.

Pendampingan Hukum Aktif
Kabar Advokasi & Rilis Media

Siaran Pers & Publikasi Terbaru

Audiensi Advokasi Kebijakan Publik PBHI Yogyakarta bersama DPRD
Advokasi Kebijakan
28 September 2026 • Kota Yogyakarta

PBHI Yogyakarta Dorong Penguatan Perda Bantuan Hukum & Perlindungan Kelompok Rentan Bersama DPRD Kota Yogyakarta

Melalui rapat dengar pendapat umum, PBHI Wilayah DIY menyerahkan naskah rekomendasi kebijakan guna memperluas akses bantuan hukum gratis bagi warga miskin kota.

Policy Brief
Kemitraan Pendidikan Hukum Klinis dan Magang Mahasiswa PBHI Yogyakarta
Pendidikan & Kampus
14 September 2026 • Sleman & Yogyakarta

Kemitraan Strategis Pendidikan Hukum Klinis & Sekolah HAM Mahasiswa Bersama Fakultas Hukum di Yogyakarta

Membangun regenerasi pembela HAM muda di Yogyakarta melalui klinik hukum, riset kolaboratif, dan keterlibatan mahasiswa dalam pendampingan paralegal komunitas.

Edukasi HAM
Siaran Pers dan Pemantauan Situasi HAM PBHI Wilayah Yogyakarta
Pernyataan Sikap
02 Oktober 2026 • Siaran Pers Resmi

Pernyataan Sikap PBHI DIY: Jamin Ruang Aman Kebebasan Berekspresi & Hentikan Kriminalisasi Warga Pejuang Lingkungan

PBHI Wilayah Yogyakarta menegaskan bahwa partisipasi publik dalam mempertahankan ruang hidup dan lingkungan yang sehat dijamin penuh oleh konstitusi dan UU HAM.

Rilis Pers
Solidaritas Masyarakat Sipil

Terlibat Bersama PBHI Wilayah Yogyakarta

Kami membuka ruang kolaborasi bagi mahasiswa hukum, peneliti, paralegal komunitas, dan masyarakat umum di Yogyakarta untuk menjadi bagian dari gerakan pembelaan HAM.

Info Magang & Relawan
Hotline Pengaduan Chat Bantuan Hukum